DINAS PUPR KABUPATEN BEKASI ALERGI WARTAWAN

Cikarang Bekasi 16/05/ 2019

Kabupaten Bekasi adalah salah satu daerah penyangga Ibu Kota Jakarta,dan merupakan pusat Industri terbesar di Asia Tenggara,hampir 5000 pabrik berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 11000 Ha.Pertumbuhan ekonomi yang di dorong laju industri menjadikan Cikarang Bekasi di kenal di manca negara.

Dengan di topangya oleh investor pabrik yang banyak berinvestasi tentunya semua akses  biak berupa transportasi maupun jalan dan jembatan menjadi titik utama untuk lancarnya mobilisasi antar daerah.

Tapi sangat di sayangkan    Team Investigasi Iwo Indonesia masih saja menemukan pembangunan salah satu jembatan Cipamingkis yang beberapa kali ambruk dan rusak.

Dan hari ini patut di duga pihak Dinas PUPR yang lalai dan pihak kontraktor yang tidak frooesional dalam pengerjaannya.

Team Iwo Indonesia sudah beberapa kali melayangkan surat untuk beraudensi dengan pihak Dinas PUPR Kabupaten Bekasi namun satu pun surat tidak di respon.

Menurut Wasekjen Iwo Indonesia Suryono yang akrab di sapa Baron menegaskan bahwa" pihak Dinas PUPR Kabupaten Bekasi alergi terhadap wartawan" karena dari dua kali surat yang Kami lapangan tidak di respon, pungasnya.

Lanjut Baron Surat yang kedua yang kami layangkan bernomor 30/DPD-bks/4/2019 sampai sudah lewat satu bulan tidak di respon, dan ini harus menjadi perhatian masyarakat tentang buruknya pelayanan Dinas tersebut.

Media sebagai pilar ke empat demokrasi dan sebagai lembaga controlnya patut mempertanyakan kepada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi tentang beberapa kali Ambruk nya jembatan Cipamingkis yang berlokasi di Cibarusah Kota Kabupaten Bekasi,tandasnya.

Dianggap Tak Transparan, Kontraktor Protes LPSE Kabupaten Bekasi, Ini kata Ketum GRPPH-RI.

Kabupaten bekasi, LPSE Kabupaten Bekasi Didugab Sekongkol Dengan PT. Krista Kurnia Agung terkait Lelang Kegiatan  Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan APBD Tahun Anggaran 2019. Hal tersebut menjadi Perbincangan  dikalangan Sosial control  setelah Surat Sanggahan PT. Mulia Rezeki pada LPSE Kabupaten Bekasi Bocor Ke Publik, data terlampir.

Dalam Surat Sanggahan PT. Mulia Rezeki dikatakan bahwa alasan digugurkannya PT. Mulia Rezeki dikarenakan tidak memiliki izin operasional di Provinsi tempat dimana pekerjaan dilaksanakan dalam hal ini di Provinsi Jawa Barat.

Selain melayangkan surat sanggahan ke LPSE Kabupaten Bekasi POKJA A dengan tembusan inspektorat dan pihak kejaksaan,  Serta  untuk tidak mensyahkan keputusan pemenang lelang LPSE Kabupaten Bekasi, Bidang pekerjaan 'Pengadaan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Unit Kerja UKPBJ Kabupaten Bekasi TA 2019' Isi Surat sanggahan PT. Mulia Rezeki.

Menanggapai hal tersebut, Ketua Umum GRPPH-RI Syahban Siregar SH,  pada saat diminta tanggapannya oleh awak media, Jumat (17/05) di kantornya mengatakan,  Bahwa Pihaknya belum menemukan Norma Hukum yang mengatur Tentang Ketentuan yang mengharuskan Badan Hukum (PT) yang harus memiliki izin operasional di provinsi dimana Paket Pekerjaan itu dilaksanakan.

" kami belum menemukan  Norma Hukum yang mengatur dan atau yang mengharuskan hal itu,"  ucap syahban.

Namun demikian kata syahban, dalam rangka untuk dan agar ada sebuah kepastian hukum dan agar tidak menjadi polemik,  pihaknya juga ( GRPPH-RI) akan melayangkan Surat Resmi Pada Pokja LPSE Kabupaten Bekasi terkait dasar hukum yg mengatur sebuah keharusan hal tersebut.

" Oleh karena kami belum menemukan dasar hukumnya, nanti akan kami minta penjelasan pada LPSE Kabupaten Bekasi, agar menjadi terang benderang," pungkas syahban.(Team)

Ada Penambahan Suara Siluman yang terdapat di dua Kecamatan Saksi PDIP tidak terim, Merasa Dirugikan

Delik Fakta News .di kutip dari  Beksi Indonesia News.com Kabupaten Bekasi - Proses rekapitulasi suara di Kecamatan Babelan dan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi memanas. Hal tersebut terjadi karena adanya indikasi penggelembungan suara di dua kecamatan tersebut. Di Kecamatan Babelan, dugaan penggelembungan suara terjadi hingga kurang lebih 300 surat suara per TPS untuk tingkat DPR RI.

Hal yang sama terjadi di Kecamatan Tambun Selatan. Partai-partai yang dirugikan seperti Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PDI Perjuangan, dan Partai Hanura, keberatan dengan hasil penghitungan suara untuk tingkat DPR RI.

Oleh sebab itu, partai-partai tersebut mendesak Panwas dan PPK untuk menghitung ulang suara dengan membongkar kotak surat suara, sebab indikasi penggelembungan suara disinyalir hingga 10.000 suara.

"Bahwa kecurigaan sudah terendus sejak awal, ketika beberapa saksi partai menemukan ketidakcocokan antara data jumlah suara pada DAA1 (Desa) dengan data C1," ucap saksi PDI Perjuangan Jiovano Nahampun kepada awak media (9/05/2019).

Menurut Jiovano, rekapitulasi KPU Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada Rabu 8 Mei 2019 kemarin terkait Pembacaan Hasil Rapat Pleno di PPK Kecamatan Babelan. KPU seolah setuju dengan PPK Babelan terkait Pembacaan Rekapitulasi menggunakan C1 Salinan. Padahal menurut PKPU, Pembacaan Rekapitulasi ditingkat PPK harus menggunakan C1-Hologram, agar keabsahan menjadi legal hukum.

"KPU juga tidak mau membuka berita acara penyerahan jumlah surat suara DPR RI untuk PPK Babelan. Sehingga menimbulkan kecurigaan sejak awal, terkait Penggemblungan Surat Suara di PPK Babelan. Dan dilakukan untuk keberpihakan terhadap Partai Lain," katanya

Atas Keberatan Tersebut Saksi PDI Perjuangan WO dan menolak Hasil PPK Babelan. Jiovano menegaskan para oknum yang dengan sengaja menggelembungkan suara untuk kandidat tertentu bakal mendapatkan sanksi tegas.

"Para pelanggar itu dapat dijerat Pasal 532 UU 7/2017 tentang Pemilu dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda hingga Rp 48 juta," ungkapnya

Sampai berita ini ditayangkan, PPK Tambun selatan masih melakukan penghitungan suara ulang dengan membuka kotak C1 Plano di 10 Desa. (bis./suryo)

PPLSMBENKARI SIAP MEMBANGUN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA BERSAMA GMAX INDONESIA

PPLSMBENKARI SIAP MEMBANGUN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA BERSAMA GMAX INDONESIA

PPLSMBENKARI-Cikarang 10/05/2019

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terpadat nomor empat di dunia setelah India, pertumbuhan ekonomi nya pun berkembang pesat dan siap menjadi salah satu negara maju di dunia.

Dengan majunya era di gital dan semakin cepat nya laju pertumbuhan ekonomi PPLSMBENKARI (Penerus Perjuangan Lintas Swakarsa Marga Bantu Ekonomi Nasional Kesejahteraan Rakyat Indonesia) siap membangun ekonomi masyarakat Indonesia berbasis pinjaman usaha usah mikro lewat GMAX INDONESIA, salah satu lembaga keuangan yang siap bergandengan bersama PPLSMBENKARI untuk mewujudkan bantu ekonomi masyarakat Indonesia.

Pasca di terbitkan Surat Edaran PLT Bupati nomor 518/406/DinKop/UKM
Perihal Larangan Menjalankan Usaha Rentenir di wilayah Kabupaten Bekasi.

Ketua Umum PPLSMBENKARI M. RANO KAIFAH memaparkan "bahwa masyarakat Indonesia khususnya warga Masyarakat Kabupaten Bekasi harus lebih cerdas dalam melakukan atau memilih lembaga  atau Usaha yang bergerak  dalam pinjaman Mikro atau yang lebih di kenalnya pinjaman Instan atau Bank emok, tentunya tanpa mengacu standar OJK yang di terapkan oleh Pemerintah" terangnya.

Lanjutnya, "Karena saat ini  menjamur nya usaha usaha pinjaman tanpa standar OJK yang bunganya mencekik dan tanpa terasa akan timbul masalah masalah sosial ekonomi di masyarakat, bukan menyelesaikan masalah ekonomi tetapi sebaliknya menjadi masalah baru yang timbul di masyarakat Kabupaten Bekasi," tegasnya.

PPLSMBENKARI bersama GMAX INDONESIA siap membangun masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Bekasi, dengan layanan berbasis ekonomi dan berstandar kan OJK melayani pinjaman untuk usaha kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Bekasi. M. Rano Kaifah menambahkan, dengan baru terbentuk nya PPLSMBENKARI sekitar Januari lalu kami PPLSMBENKARI siap membantu dan membangun rakyat Indonesia melalui GMAX INDONESIA.

Dengan visi GMAX Indonesia sebagai berikut :

1. Menciptakan ekonomi masyarakat yang mandiri dengan menjadikan pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai mitra perusahaan.

Misi Gmax Indonesia sebagai berikut:

1. Menciptakan produk produk usaha yang bersifat fleksibel, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif yang berlandaskan kepada aturan Perekonomian dan Lembaga Keuangan yang ada di Indonesia.

2. Menjalin kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat dalam hal pengembangan usaha dan memajukan kesejahteraan ekonomi rakyat.

"Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, PLT Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja. SH sebagai  Dewan Pembina di PPLSM BENKARI semakin bersinergi nya antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan PPLSMBENKARI" paparnya. ( Darmo, way, wito )

KETUA UMUM PPLSMBENKARI MENYAMBUT DAN MENGUCAPKAN SELAMAT RAMADHAN 1440 H

PPLSMBENKARI-Cikarang 09/05/2019

Dengan datangnya bulan Suci Ramadhan pada tanggal 06 Mei 2019 bertepatan 1440 H.Umat Islam di seluruh dunia mulai melaksanakan kewajibannya menjalankan rukun Islam yang ke empat khususnya di Indonesia.

Dalam hiruk pikuknya serta panasnya suhu demokrasi di Indonesia pasca pemilu serentak dari pemilihan Presiden, wakil presiden dan anggota DPRD tingkat Kabupten sampai tingkat DPR RI pusat serta DPD RI. Dengan datangnya bulan suci Ramadhan dapat mendinginkan suasana saat ini.

Dalam kesempatan lain saat di wawancarai awak media Ketum PPLSM BENKARI (Penerus Perjuangan Lintas Swakarsa Marga Bantu Ekonomi Nasional Kesejahteraan Rakyat Indonesia) RANO KAIFAH mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1440 H kepada seluruh Umat Islam di Indonesia Dan berharap, agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lanjut Rano "dengan datangnya bulan suci ramadhan ini kita dapat menambah keimanan kepada Tuhan YME dan tetap dalam satu kesatuan yang utuh walau pun berbeda pilihan pasca Pilpres dan Pileg serentak yang di gelar pada tanggal 17 April lalu.Dan tetap menggormati dan menghargai hasil sah dari KPU RI pada tanggal 22 Mei mendatang" pungkasnya.

"PPLSMBENKARI selaku Lembaga yang bergerak dalam kesejahteraan rakyat Indonesia, khusus nya di bidang ekonomi siap mengawal dan menjaga keutuhan NKRI," lanjut Rano. (Darmo/Away/Suwito).

Sebelum Rapat Pleno Dibuka Kapolres Metro Bekasi Gelar Seklarasi Damai

IWO INDONESIA
Bekap Jabar Kabupaten Bekasi- Jika isu kecurangan KPU di tingkat nasional, lain halnya di Kabupaten Bekasi. Polres Metro Bekasi ajak para saksi pasangan Capres maupun Caleg menyatakan deklarasi damai diGedung Aula KPUD Kabupaten Bekasi, Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedungwaringin, (03/05/2019).

Kapolres Metro Bekasi, Candra Sukma Kumara, menyatakan deklarasi damai Pilpres maupun Pileg di Kabupaten Bekasi, sejauh ini berjalan dengan baik dari pemungutan suara hingga penghitungan di tingkat KPUD berjalan dengan damai.


"Persoalan yang terjadi sejauh ini sebatas perselisihan saat proses penghitungan suara. Namun, semua perselisihan telah diselesaikan saat rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)," ucapnya

Sehingga tidak sampai menjadi polemik. Karena pengawasan sudah bertingkat, mulai TPS sampai PPK, proses rapat plano yang sedang berjalan di tingkat KPUD Kabupaten Bekasi juga berjalan lancar.

"Saya terimakasih karena rapat pleno terbuka rekapitulasi suara berjalan dengan lancar. Semoga tidak ada kendala apapun," terangnya.

Candra mengapresiasi gelaran Pemilu 2019 yang berjalan aman dan lancar. Prinsipnya transparan sehingga membangun kepercayaan parpol terhadap KPU. Pengamanan Pemilu 2019 oleh jajaran Polres Metro Bekasi juga berjalan baik.

"Kamai memberikan pengamanan maksimal pada setiap tahapan Pemilu 2019 di wilayah hukumnya. Begitu pula pada tahap rekapitulasi suara di tingkat KPU yang sedang berjalan," imbuhnya

Sampai sejauh ini Pemilu di Kabupaten Bekasi tidak ada Pemungutan Suara Ulang (PSU). "Untuk pengamanannya sehingga pemilu berjalan lancar dan aman," pungkasnya.
(abray)

NR ICANG RAHARDIAN: YANG MENGERTI HARI BURUH HANYA PENGURUS BURUH

 JAKARTA - Hari buruh sedunia yang jatuh pada hari rabu 1 Mei 2019, mendapat tanggapan yang pedas, dari Ketua Umum IWO INDONESIA. NR ICANG RAHARDIAN mengatakan semua anggota atau peserta buruh yang ada di Indonesia, tidak tahu arti Hari buruh dan apa makna hari buruh, NR Icang Rahardian dengan lantangnya mengatakan yang tahu sejarah hari buruh hanya pengurus buruh, dan Saya rasa para anggota tidak tahu soal hari buruh. Hal tersebut di sampai kan NR Icang Rahardian saat memantau jalannya acara hari buruh di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. 1 Mei 2019

NR Icang Rahardian menambahkan, jika semua buruh tahu atas makna dari Hari Buruh Dan  mereka mengetahuinya, saya yakin tidak akan ada buruh yang mengikuti acara hari buruh yang lebih banyak mudorotnya dari pada manfaatnya. Ungkap NR ICANG RAHARDIAN

Perlu di pahami bahwa, hari  Buruh pada umumnya dirayakan pada tanggal 1 Mei, dan dikenal dengan sebutan May Day. Hari buruh ini adalah sebuah hari libur (di beberapa negara) tahunan yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh. Kata NR ICANG RAHRDIAN

Sambung NR ICANG RAHRDIAN, jadi kalau Anda Buruh belum berhasil secara ekonomi dan social ngapain anda rayakan hari buruh, dan sebetulnya mereka ( red) hari ini itu bukan dalam rangka mempringati hari buruh akan tetapi mempringati Hari di Mana para pengurus buruh akan lebih di hargai dan di lirik baik dengan pemerintah ataupun pemilik Perusahaan. Tutup NR ICANG RAHARDIAN

Mungkin benar apa yang di katakan Advokat muda dan ketua Umum Ikatan wartawan Online Indonesia NR ICANG RAHRDIAN, tadi bahwa kalau sudah sejahta kalau sudah berhasil barulah kita selenggarakan acara besar besaran sehingga denia international tahu bahwa Buruh di Indonesia telah berhasil membangun peradaban ekonomi dan social.